Jakarta, CNN Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah akan mempertimbangkan seluruh faktor terkait dalam menentukan harga bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu disampaikan untuk menanggapi isu harga BBM naik pada Juni nanti.

Ia mengatakan perubahan harga akan bergantung pada kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, pemerintah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Jadi semua dilihat, fiskal negara dilihat, mampu atau tidak mampunya, kuat atau tidak kuatnya. Terus harga minyaknya tinggi atau tidak. Semua akan dikalkulasi, semua akan dihitung dengan pertimbangan matang,” katanya usai menghadiri Pelantikan Pengurus GP Ansor 2024-2029 di GBK Jakarta, Senin (27/5).

Pertimbangan matang, kata Jokowi, perlu dilakukan karena kenaikan harga BBM bakal berpengaruh besar ke kehidupan masyarakat banyak.

“Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak, bisa mempengaruhi harga, bisa mempengaruhi semuanya,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan pemerintah tidak akan menaikkan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga Juni 2024.

Keputusan ini, sambungnya, berlaku untuk kelompok subsidi maupun nonsubsidi. Ia menyebut tarif tetap hingga Juni 2024 sudah diputuskan bersama dalam Rapat Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Februari lalu.

“Tadi diputuskan dalam Sidang Kabinet Paripurna tidak ada kenaikan (tarif) listrik, tidak ada kenaikan (harga) BBM sampai Juni (2024). Baik itu yang subsidi maupun nonsubsidi,” kata Airlangga, dikutip dari detikcom, Senin (26/2) lalu.

Karena keputusan itu, pria yang juga merupakan ketua umum Partai Golkar itu mengatakan harus ada tambahan anggaran kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

Airlangga menyebut suntikan duit tambahan bakal diambil dari Sisa Anggaran Lebih (SAL). Selain itu, ada juga sumber dari pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Defisit APBN 2024 mulanya ditetapkan 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, kebijakan tersebut membuat defisit tahun ini diprediksi melebar hingga 2,8 persen dan bisa berlanjut pada APBN 2025.

[Gambas:Video CNN]

(sfr)






Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *